Jakarta – (AmperaNews.com) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang pantas dibanggakan. UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, setara 117 juta orang, dan pada 2023 tercatat ada sekitar 66 juta unit usaha UMKM.
Namun di balik angka impresif ini, tantangan serius membayangi. Pertumbuhan ekonomi belum terasa merata, daya beli rumah tangga menengah ke bawah melemah, dan ketergantungan pada kredit tradisional membuat korporasi besar lebih diuntungkan dibanding UMKM produktif.
Kondisi global memperberat situasi. Harga pangan melonjak akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik, sementara inflasi serta suku bunga tinggi menekan konsumsi.
Pertanyaan strategis pun muncul. Bagaimana memastikan stimulus likuiditas pemerintah benar-benar menggerakkan ekonomi riil, bukan hanya berputar di perbankan atau konglomerasi?
Jawabannya ada pada transformasi besar: pergeseran model dari kredit ke kepemilikan, dengan strategi investasi langsung di sektor pangan, agro-industri, logistik, dan energi terbarukan.
INA Pangan
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki pengalaman lewat INA (Indonesia Investment Authority) yang mengelola aset negara secara profesional. Model serupa bisa diperluas melalui entitas investasi khusus pangan, sebut saja INA Pangan.
Fondasi utama lembaga ini adalah meritokrasi murni: jajaran manajemennya wajib diisi oleh praktisi bisnis andal dan dewan pengawasnya oleh akademisi bereputasi yang dipilih melalui proses transparan dan independen.
Itulah model tata kelola kelas dunia ala Temasek Holdings yang harus ditiru, memastikan INA Pangan bebas dari intervensi politik.
Bedanya, mandat INA Pangan lebih fokus. Tidak sekadar menstabilkan harga pangan, melainkan berinvestasi di perusahaan inklusif dan padat karya. Dana dari bank-bank Himbara, sebagian dari alokasi Rp200 triliun likuiditas, dapat diarahkan ke skema penyertaan modal ekuitas, bukan hanya kredit berbunga.
Dengan begitu, keuntungan negara tidak terbatas pada bunga, melainkan juga dividen dan capital gain jika usaha berkembang.
Skema ini memberi insentif baru. Perusahaan penerima investasi wajib bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan; membuka lapangan kerja di daerah tertinggal; menerapkan teknologi ramah lingkungan; serta menjamin distribusi produk ke pasar domestik dan ekspor.
Dengan desain seperti ini, pertumbuhan tidak hanya cepat secara angka, tapi juga berkualitas dan inklusif.
Holding pangan nasional yang digerakkan INA Pangan seharusnya tidak berhenti di distribusi beras atau jagung. Nilai tambah besar ada pada integrasi hulu-hilir. Jagung, misalnya, bukan hanya pipilan kering, tetapi bahan baku pakan, bioplastik, bahkan bioenergi. Sawit bukan sekadar minyak goreng, melainkan juga biodiesel yang menopang transisi energi.
Logistik pangan, yang menurut Bank Dunia menyumbang lebih dari 20 persen harga akhir produk, juga harus masuk radar investasi. Modernisasi rantai pasok bisa memangkas biaya, mengurangi pemborosan, dan memperbaiki kesejahteraan petani.
Dengan strategi diversifikasi portofolio, holding pangan akan punya pijakan lebih kokoh menghadapi volatilitas global sekaligus berkontribusi signifikan pada PDB.
Namun transformasi ini tidak akan berkelanjutan tanpa inklusivitas.
Di sinilah koperasi berperan strategis. Indonesia memiliki jaringan koperasi luas, salah satunya Koperasi Merah Putih yang terbukti tangguh dalam mengelola usaha komunitas.
Koperasi bisa menjadi mitra resmi INA Pangan. Skemanya sederhana: INA Pangan menyalurkan modal ekuitas kepada koperasi terkurasi, dan koperasi bertindak sebagai manajer investasi lokal. Modal itu kemudian diputar untuk usaha anggotanya, petani, nelayan, pedagang mikro, hingga pengrajin, dengan sistem bagi hasil transparan.
Peran koperasi tidak sebatas penyalur modal. Mereka juga melakukan pendampingan usaha, menjaga solidaritas, serta memastikan keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan begitu, rakyat kecil bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan.
Inklusivitas tidak lagi jargon, melainkan nyata: rakyat ikut memiliki, ikut menikmati dividen, dan ikut menjaga keberlangsungan ekosistem pangan nasional.
Benchmark internasional, wajah lokal
Temasek Holdings dan Khazanah Nasional memberi teladan bagaimana lembaga investasi negara bisa tumbuh menjadi pemain global. Indonesia tidak perlu menyalin persis, tetapi menciptakan model sendiri: holding pangan berkelas dunia yang berpijak pada kearifan lokal. Dengan koperasi sebagai mitra, holding ini bukan hanya korporasi, melainkan mesin pemerataan kesejahteraan.
Jika dikelola profesional, INA Pangan bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Skenario ini akan meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki distribusi, meredam gejolak harga, hingga memperluas peluang ekspor.
Agar tidak berhenti sebagai wacana, ada lima agenda kebijakan yang perlu diprioritaskan. Pertama, memperjelas mandat holding pangan: fokus pada nilai tambah dan inklusivitas.
Kedua, membangun ekosistem digital pangan, termasuk big data produksi dan distribusi. Ketiga, mendorong investasi agro-industri, logistik, dan energi terbarukan.
Keempat, menggandeng koperasi sebagai mitra strategis resmi. Kelima, dan yang terpenting, menjamin proses seleksi pimpinan INA Pangan berbasis meritokrasi, memastikan lembaga ini diisi oleh talenta terbaik bangsa yang dipilih secara transparan dan akuntabel, setara standar perusahaan publik.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan PDB tidak hanya naik secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas: menyusutkan ketimpangan, menciptakan lapangan kerja layak, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Jendela peluang Bonus Demografi Indonesia tidak akan terbuka selamanya. Generasi muda produktif yang melimpah saat ini membutuhkan lapangan kerja berkualitas, dan sektor agro-industri modern adalah jawaban yang paling realistis dan berdampak luas. Membiarkan sektor pangan kita berjalan di tempat berarti menyia-nyiakan potensi generasi terbaik bangsa.
Oleh karena itu, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah akan terus mengandalkan kredit tradisional yang menimbulkan ketimpangan, atau berani beralih ke model kepemilikan inklusif berbasis rakyat? Dengan sumber daya alam melimpah, populasi produktif besar, dan warisan gotong royong lewat koperasi, modal sosial-ekonomi kita lebih dari cukup.
Presiden dan para pembuat kebijakan kini punya kesempatan emas meninggalkan warisan besar: membentuk holding pangan inklusif berkelas dunia. Sebuah entitas yang bukan hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menggerakkan mesin kemakmuran rakyat. Jika berhasil, sejarah akan mencatat bahwa dari meja kebijakan hari ini, lahirlah lompatan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaulat, berkelanjutan, dan adil.
*) Baratadewa Sakti P adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM
