Jakarta – ( AmperaNews.com ) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur PT KPM Cahyadi Susanto (CS) untuk mendalami kasus dugaan rasuah terkait pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada Kamis, 3 Juli 2025. Saksi itu diminta menjelaskan proses pailitnya PT Petro Energy.
“Saksi CS, penyidik mendalami penyebab PT Petro Energy mengalami kesulitan keuangan atau cash flow, dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga tahun 2020,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Juli 2025.
Petro Energy merupakan perusahaan turut mengajukan pinjaman di LPEI. KPK enggan memerinci jawaban Cahyadi saat diperiksa penyidik.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ucap Budi.
Pemilik PT KPM Bambang Adhi (BA) sejatinya dipanggil penyidik, kemarin. Namun, dia mangkir karena ada kegiatan yang tidak bias ditinggalkan.
“Saksi BA meminta penjadwalan ulang,” ujar Budi.
KPK menambah lima tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan, Presiden Direktur PT Caturaksa Megatunggal Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susy Mira Dewi Sugiarta.
Sejatinya, ada sebelas debitur yang berkaitan dengan kasus korupsi fasilitas kredit di LPEI ini. Mereka semua diduga membuat negara merugi Rp11,7 triliun.
Lima tersangka ini berkaitan dengan pinjaman PT PE di LPEI. Tiap debitur memberikan kerugian negara berbeda dalam kasus ini.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan modus rasuah dalam perkara ini. Para tersangka menggunakan skema ‘tambal sulam’ untuk meraup keuntungan.
‘Tambal sulam’ merupakan modus korupsi untuk mendapatkan uang dengan cara meminta pinjaman untuk menutup kerugian sebelumnya. Para tersangka menggunakan banyak perusahaan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
