(Ampera News com)
TULANG BAWANG BARAT, — Pelaksanaan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di SD Negeri 22 Tumijajar, Tiyuh Gunung Timbul, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menuai polemik. Sejumlah wali murid mengeluhkan porsi dan kualitas menu yang dinilai tidak sinkron dengan alokasi anggaran negara.
Keluhan mencuat pada Kamis (26/02/2026) dan Jumat (27/02/2026), ketika siswa membawa pulang paket “makanan kering” yang diklaim sebagai jatah gabungan atau rapel untuk dua hari di tengah bulan suci Ramadan 1447 H.
Wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rasa kecewa setelah melihat isi paket makanan yang diterima anak mereka. Untuk jatah dua hari (Jumat dan Sabtu), siswa hanya mendapatkan:
1 Butir Telur Rebus
1 Buah Roti Bundar
1 Potong Keju Tipis
1 Kotak Susu Ultramill
Sedikit Kacang dan Kue Kecil
1 Buah Salak (untuk kelas 1-3) atau 2 Buah Salak (untuk kelas 4-6)
“Secara nalar, nilai dari porsi ini sangat tidak wajar jika disebut sebagai jatah untuk dua hari. Kami membandingkan dengan sebelum Ramadan, di mana siswa mendapat nasi dan lauk lengkap setiap hari. Sistem paket kering dua hari sekali ini adalah penurunan kualitas yang drastis,” tegas salah satu wali murid kepada Realitapublik.id.
Dikonfirmasi di lokasi, beberapa tenaga pendidik di SDN 22 Tumijajar membenarkan adanya sistem distribusi jatah makanan yang digabung. “Iya benar, paket itu untuk jatah hari Kamis dan dua hari sekaligus,” ujar salah satu guru singkat.
Lebih lanjut, pihak sekolah menjelaskan bahwa untuk hari Senin, distribusinya dirapel pada hari Rabu. Sehingga pada hari Rabu siswa mendapatkan jatah ganda. Namun, sistem distribusi “makanan kering” ini tetap dianggap wali murid tidak mencerminkan standar gizi yang diharapkan dari program nasional tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua bahwa program strategis pemerintah pusat ini bisa terhambat atau menyimpang di tingkat pelaksana lapangan. Wali murid mendesak Pemerintah Daerah Tubaba dan instansi terkait untuk segera melakukan audit serta evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelenggara.
“Kami harap pemerintah daerah segera turun tangan. Jangan sampai program mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto ini justru dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan dengan mengurangi hak gizi anak-anak kami,” tambah warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara program MBG di wilayah Kecamatan Tumijajar belum memberikan keterangan resmi terkait alasan perubahan menu menjadi paket kering serta besaran standar biaya per porsi yang diterapkan di lapangan.(*)
