Jakarta – (AmperaNews.com) – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN) menyebut pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) tak bisa terlepas dari edukasi dan perilaku keluarga apabila ingin memberikan dampak jangka panjang untuk mewujudkan generasi berkualitas.
“Keterlibatan Kemendukbangga/BKKBN dan pemerintah di dalam mendukung Program MBG karena memang BKKBN itu diberikan mandat untuk upaya percepatan penurunan stunting, itu yang pertama. Yang kedua, memang Kemendukbangga/ BKKBN ini urusannya dengan keluarga. Oleh karena itu berbicara gizi tidak bisa lepas dengan urusan perilaku keluarga,” kata Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam gelar wicara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan urusan stunting juga tidak bisa lepas dari urusan keluarga dan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini.
Teguh menambahkan Presiden dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 juga mengapresiasi kinerja dan kolaborasi seluruh pihak dalam menurunkan prevalensi stunting, dari sebelumnya 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 19,8 persen di tahun 2024 (data Survei Status Gizi Indonesia/SSGI 2024).
Menurutnya, penurunan stunting melalui intervensi spesifik, khususnya gizi lewat MBG, perlu dioptimalkan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau usia 0-2 bulan.
Untuk itu guna mempercepat distribusi untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyepakati beberapa hal, utamanya terkait pemadanan data dan pemberdayaan tenaga lapangan yakni Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Berbicara tentang data, jadi kami punya data mikro, di kementerian lain juga punya data mikro, paling tidak ini bisa dipadu-padankan untuk menajamkan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran dari penerima Program MBG. Yang kedua adalah pendayagunaan tenaga lapangan yang saat ini ada di bawah tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN,” paparnya.
Untuk menyukseskan pendistribusian MBG bagi kelompok ibu hamil hingga balita non-PAUD tersebut, lanjut Teguh, Kemendukbangga/BKKBN akan memberdayakan 18.714 PLKB dan 600 ribu TPK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu Tim Pakar BGN Ikeu Tanziha mengemukakan meski stunting saat ini sudah turun di bawah 20 persen dan telah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun di beberapa provinsi angka stunting justru meningkat. Oleh karena itu pemberian MBG menjadi salah satu upaya yang tepat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat di 1.000 HPK.
“Artinya di sini upaya untuk penurunan stunting itu harus terus dilakukan, dan komitmen pemerintah harus terus didorong untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang salah satu mandatnya yakni meningkatkan status gizi dan kesehatan anak,” ujarnya.
