Pesawaran,(www.Ampera-News.com)-Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau galian C ilegal yang beroperasi di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Praktik terselubung ini diduga kuat berjalan tanpa mengantongi dokumen perizinan resmi yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam oleh tim media di lapangan pada Rabu (10/11/2026), aktivitas pengerukan tanah tersebut awalnya berkedok sebagai kegiatan pematangan dan perataan lahan untuk pembangunan perumahan. Namun, di balik dalih tersebut, praktik komersial terungkap secara terang-terangan.
Yn, selaku penanggung jawab kegiatan di lapangan, secara blak-blakan mengakui bahwa tanah hasil galian tersebut diperjualbelikan.
> “Tanah galian itu dijual seharga Rp50.000 per truk dam,” ungkap Yn saat dikonfirmasi.
>
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengakuan salah seorang sopir truk dam. Sang sopir menyebutkan bahwa muatan tanah galian itu diangkut secara masif untuk menimbun bibir Pantai Tirtayasa dalam jumlah besar.
Kontradiksi Klaim Pemilik dan Temuan Lapangan
Ch, yang disebut-sebut sebagai pemilik aktivitas galian tersebut, berupaya menepis tudingan bahwa usahanya merupakan tambang galian C ilegal. Kendati demikian, Ch secara kontradiktif mengakui bahwa kegiatan tersebut memang tidak memiliki izin resmi, dengan dalih telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesawaran.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan realita yang jauh berbeda. Tim media mendapati seorang pekerja secara aktif menerbitkan dan menyerahkan surat jalan kepada para sopir truk dam yang mengangkut material tanah galian untuk didistribusikan ke luar lokasi, termasuk untuk proyek urukan di Pantai Tirtayasa.
Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara
Menyikapi maraknya aktivitas liar ini, fungsi kontrol sosial mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung serta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Aktivitas penambangan ilegal ini dinilai membawa dampak destruktif yang nyata:
* Kerugian Masyarakat: Dikhawatirkan merusak fasilitas umum, khususnya infrastruktur jalan desa akibat lintasan kendaraan muatan berat, serta memicu polusi debu yang mengancam kesehatan warga sekitar.
* Kerugian Negara: Absennya perizinan resmi menyebabkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan daerah dari sektor pertambangan menguap begitu saja.
Jerat Hukum Tegas bagi Pelaku PETI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), aktivitas penambangan galian C (pasir, batu, tanah) tanpa izin resmi merupakan tindak pidana berat dengan ancaman sanksi berlapis:
1. Sanksi Pidana
* Pasal 158 UU Minerba: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi (IUP, IUPK, IPR, atau SIPB) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
* Pasal 161 UU Minerba: Setiap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual hasil mineral/batubara ilegal dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
* Pidana Tambahan: Mencakup perampasan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan, perampasan keuntungan ilegal, hingga kewajiban menanggung biaya pemulihan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
2. Sanksi Administratif
Sebelum atau bersamaan dengan proses penegakan hukum, instansi berwenang (seperti instansi lingkungan hidup dan kepolisian) berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa:
* Peringatan tertulis.
* Penghentian sementara operasional dan pemasangan garis polisi (police line) pada alat berat.
* Paksaan pemerintah untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
* Pencabutan izin atau penutupan permanen lokasi tambang.
“Tim”
