Jakarta – (AmperaNews.com) – Dalam dunia yang serba cepat, penuh ketidakpastian, dan kompetitif, data bukan sekadar angka di tabel atau grafik, tapi fondasi untuk pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas.
Data yang andal dan akurat ibarat kompas yang menunjukkan arah, membantu menghindari jebakan, dan menuntun langkah menuju tujuan. Tanpa kompas yang jelas, pelayaran menuju pembangunan bisa tersesat, terombang-ambing, bahkan karam.
Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh keputusan mengejutkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara mendadak memberhentikan Komisaris Bureau of Labor Statistics (BLS). Pemecatan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah lembaga tersebut merilis laporan bulanan yang menunjukkan perlambatan tajam pertumbuhan lapangan kerja. Trump menuding data itu “palsu” dan “direkayasa” untuk menjatuhkannya secara politik.
Langkah Trump tersebut mengundang kritik luas, termasuk dari ekonom Partai Republik sendiri. Steve Hanke, mantan penasihat Presiden Ronald Reagan, yang dengan tegas menyatakan bahwa gagasan untuk memanipulasi data BLS adalah “omong kosong.”
Kritik ini muncul karena semua pihak tahu bahwa metodologi statistik modern dirancang agar tahan terhadap intervensi politik dan dijalankan oleh birokrat profesional yang bekerja berdasarkan standar teknis, bukan kepentingan kekuasaan.
Kasus di AS ini memberi kita peringatan berharga bahwa data statistik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga fondasi kepercayaan publik dan demokrasi. Jika kredibilitas lembaga statistik dirusak, bukan hanya keputusan ekonomi yang menjadi kacau, tetapi juga legitimasi pemerintahan dan stabilitas sosial bisa terguncang.
Statistik sebagai barang publik
Mengapa statistik begitu penting? Karena statistik adalah public goods barang publik yang nilainya meningkat ketika kredibel, dapat diakses, dan dibagikan secara luas. Perusahaan membutuhkan data tentang pertumbuhan penduduk, tren upah, tingkat pengangguran, inflasi, atau konsumsi rumah tangga untuk merancang strategi bisnis.
Pemerintah memerlukan data tentang kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan kesehatan untuk menyusun kebijakan publik. Akademisi, peneliti, dan media menggunakan data untuk menganalisis tren dan menilai efektivitas kebijakan.
Tanpa data yang akurat, semua pihak berjalan dalam kegelapan. Anggaran bisa salah sasaran, investasi bisa keliru, dan opini publik bisa dipenuhi spekulasi yang menyesatkan.
Mari kita ambil contoh nyata di Indonesia. Data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap Maret dan September menjadi rujukan utama dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan sosial.
Angka persentase penduduk miskin yang menurun secara konsisten sejak awal 2000-an hingga sebelum pandemi Covid-19, misalnya, menjadi bukti keberhasilan program jaring pengaman sosial. Sebaliknya, lonjakan angka kemiskinan pada 2020 akibat pandemi menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperluas bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi.
Bayangkan jika angka-angka tersebut dipertanyakan kredibilitasnya. Maka program bantuan sosial bisa salah sasaran, alokasi anggaran bisa dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh.
BPS dan integritas data
Di Indonesia, keberadaan BPS sebagai lembaga statistik resmi memiliki peran yang sangat vital. Banyak orang menganggap BPS sekadar “pengumpul data.” Padahal, BPS bekerja berdasarkan metodologi statistik standar internasional yang ketat, seperti System of National Accounts (SNA) untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) atau metodologi International Labour Organization (ILO) untuk mengukur pengangguran.
Metode pengumpulan data pun terus diperbarui, dari survei rumah tangga, pencacahan sensus, hingga penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi. Para pegawai BPS bukan sekadar teknisi, melainkan aparatur sipil negara dengan integritas tinggi yang bekerja dengan kode etik profesional.
Hal ini penting ditekankan bahwa integritas pegawai statistik adalah tameng terakhir melawan intervensi politik.
Tanpa integritas, metodologi secanggih apa pun bisa dimanipulasi. Namun dengan integritas, data tetap menjadi cerminan realitas objektif, apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi.
BPS memiliki sejarah panjang menjaga kredibilitasnya. Dalam berbagai kesempatan, BPS selalu menegaskan bahwa mereka bekerja independen secara metodologis, meski secara kelembagaan berada di bawah Presiden.
Artinya, tidak ada pihak yang bisa memerintahkan agar data “disesuaikan” dengan kepentingan tertentu.
Kasus di AS, Rusia, atau China menunjukkan bahaya jika lembaga statistik dilemahkan. Di Uni Soviet, data ekonomi sering kali dianggap tidak kredibel, bahkan oleh pejabat dalam negeri. Di Rusia modern, Presiden Vladimir Putin dituduh menggunakan data statistik untuk menutupi kelemahan ekonomi.
Sementara di China, pada Agustus 2023, pemerintah sempat menghentikan publikasi data pengangguran pemuda karena angkanya mencetak rekor tinggi.
Di Indonesia, meski kita masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran atau kesulitan mengukur aktivitas di sektor informal, data BPS masih relatif kredibel dan diakui internasional.
Setiap rilis data BPS – mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks harga konsumen – langsung menjadi rujukan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pelaku pasar. Bahkan, investor asing pun menjadikan data BPS sebagai dasar perhitungan risiko dan peluang.
Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Pertama, era digital menghadirkan banjir data (big data) dari media sosial, transaksi digital, dan sensor-sensor pintar. Tantangannya adalah bagaimana BPS bisa memanfaatkan data baru ini tanpa mengorbankan akurasi dan privasi.
Kedua, dinamika politik elektoral. Kita tidak bisa menutup mata bahwa data statistik sering kali menjadi bahan perdebatan politik. Angka kemiskinan, inflasi, atau pengangguran bisa dipakai untuk menyerang lawan politik atau membangun citra positif. Dalam situasi panas politik, godaan untuk “menyesuaikan data” agar lebih menguntungkan selalu ada.
Karena itu, menjaga independensi BPS dari tekanan politik adalah pekerjaan rumah penting. Pengalaman AS menunjukkan betapa bahayanya ketika data resmi dipolitisasi. Sekali kepercayaan publik runtuh, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Membangun kepercayaan publik
Ke depan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, transparansi metodologi. BPS perlu terus menjelaskan secara terbuka bagaimana data dikumpulkan, dihitung, dan dianalisis. Dengan begitu, publik bisa memahami bahwa angka yang muncul bukan hasil “pesanan,” melainkan hasil kerja teknis yang objektif.
Kedua, komunikasi yang efektif. Data yang rumit harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. BPS harus hadir bukan hanya sebagai pengumpul angka, tetapi juga sebagai “pencerita” yang mampu menjelaskan realitas ekonomi dan sosial kepada publik.
Ketiga, penguatan kapasitas SDM dan teknologi. Dengan tantangan era digital, pegawai BPS perlu dibekali keterampilan baru dalam analisis big data, kecerdasan buatan, dan visualisasi data.
Keempat, memperkuat kerja sama internasional. Dengan mengikuti standar global, BPS tidak hanya memastikan akurasi data domestik, tetapi juga menjadikan Indonesia bagian dari percakapan statistik dunia.
Kasus di Amerika Serikat adalah peringatan keras bahwa data bukan sekadar angka, tetapi fondasi demokrasi. Jika data dimanipulasi, maka keputusan publik kehilangan legitimasi, pasar kehilangan arah, dan rakyat kehilangan kepercayaan.
Indonesia harus belajar dari sana. BPS sebagai lembaga statistik nasional harus terus dijaga independensinya, ditopang metodologi internasional yang akurat, serta dijalankan oleh pegawai yang berintegritas.
Ke depan, ketika bangsa ini menghadapi tantangan besar dari ketimpangan sosial, perubahan iklim, hingga transformasi digital hanya dengan data yang akurat kita bisa merancang kebijakan yang tepat. Data bukan sekadar cermin realitas, tetapi juga cahaya yang menuntun arah perjalanan bangsa.
Menjaga integritas data berarti menjaga demokrasi. Dan menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan Indonesia.
