Jakarta – (AmperaNews.com) – Di antara desir angin laut pantura dan suara azan dari langgar tua di sudut Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Haris menjahit serpihan waktu yang pernah ia sulam dengan amarah dan keliru, saat menjadi amir (pemimpin) kelompok radikal “Jamaah Ansharut Tauhid” (JAT).
Saat itu, pernah hinggap di benaknya bahwa suara peluru adalah lantunan zikir paling suci dan nyawa orang lain bernilai surga. Di lorong-lorong gelap pikirannya itu, Abdul Haris alias Amir Haris Falah berjalan tanpa cahaya, menggenggam bara yang ia pikir pelita.
Ia melempar jauh cerita ke tahun 1983 yang menjadi awal mula saat berada di bangku SMA kelas dua di bilangan selatan Ibu Kota Jakarta. Bukan pemuka agama, melainkan sosok guru matematika yang kali pertama memenuhi pikiran dan dadanya dengan doktrin-doktrin durja.
Hari-hari Abdul Haris muda pun dipenuhi ajaran yang belakangan ia ketahui menyesatkan. Potongan dalil Al Quran dan hadits ia maknai secara serampangan dan “ugal-ugalan”.
Pada titik inilah bibit-bibit radikal dalam diri Abdul Haris semakin kokoh bersemayam. Ia melihat orang lain yang mengaku Muslim, tidak dilihat keislamannya. Semua orang seantero negeri dianggapnya kafir karena belum merapalkan dua kalimat syahadat, terutama di hadapan kelompok yang dia ikuti.
Sejak saat itu, panji-panji kelompok jihadis di Indonesia melekat dengannya, sebut saja Negara Islam Indonesia (NII), Mejelis Mujahidin Indonesia (MII), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), yang ketiganya membawa jargon dan tujuan yang sama, melawan NKRI.
Rentetan demi rentetan aksi teror ia jalani tanpa ragu, seakan setiap tarikan pelatuk senjata adalah bukti kesetiaan. Puncaknya, pada tahun 2010, Amir Haris Falah ikut serta dalam latihan perang militer (i’dad) di Jantho, Aceh. Tak hanya sebagai peserta, ia digadang-gadang sebagai salah satu sumber pendanaan pelatihan.
Semangatnya adalah bagaimana dia harus melakukan satu perjuangan dengan doktrin agama. Dan parahnya, itu bukan antarkelompok, jadi kami menganggapnya perang antara negara dan negara. Seekstrem itu dia dan kawan-kawan memahami agama.
Peristiwa di Jantho, Aceh, itu sekaligus menjadi episode terakhir 30 tahun perjalanannya di lembah yang penuh kebencian. Ia kemudian diringkus aparat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan dikirimnya ke kursi pesakitan.
Pada Mei 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Abdul Haris karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Titik Balik
Di balik dinding besi yang dingin, lantunan suara azan mulai berbeda didengarnya. Bukan lagi panggilan perang, melainkan panggilan rindu pada damai.
Jeruji besi menjadi titik balik, sekaligus sarana kontemplasi pikiran dan hati. Ia menyeka buih kebencian berbalut agama dengan air mata penuh penyesalan.
“Jadi, yang dulu saya rasa harus dibenci, harus saya musuhi, sekarang saya harus berubah, saya harus cintai negeri ini sebagai bagian dari amanah Allah dan menebus kesalahan yang saya lakukan”, katanya.
Perubahan paradigma yang dialami Abdul Haris tidak seperti hujan yang jatuh tiba-tiba. Perubahan itu merupakan proses buah pikir, hasil perenungan, dan pergolakan batin yang tidak sebentar.
Sosok Imam Besar Masjid Istiqlal yang kini menjabat Menteri Agama RI Nassarudin Umar menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam perubahan sikap seorang Abdul Haris. Nassarudin Umar dinilai telah menuntunnya kembali kepada Islam yang sebenarnya, Islam yang menyejukan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dia merasa sikap humanis dari aparat negara dalam menangani kasus terorisme ketika dalam penangkapan dan dalam tahanan sangat membantu Haris untuk kembali ke pangkuan NKRI dan memahami Islam yang moderat.
Desa Siapsiaga
Setelah 4,5 tahun mendekam di hotel prodeo dan mantap untuk menempuh jalan “hijrah”, Abdul Haris semakin aktif menebarkan syiar dan ajaran Islam yang wasathiyah atau moderat dan terlibat dalam program-program deradikalisasi.
Salah satu program yang diikutinya adalah program Desa Siapsiaga yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Abdul Haris berperan sebagai credible voice untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ancaman dan bahaya paham radikal terorisme.
Desa Siapsiaga merupakan program prioritas BNPT untuk meningkatkan kesiapsigaan nasional dengan memperkuat daya tangkal terhadap paham radikal dan terorisme berbasis masyarakat desa.
Desa menjadi kata kunci dalam program tersebut. Bukan tanpa alasan, desa acapkali dijadikan sebagai sasaran penyebaran ajaran kebencian dan kekerasan oleh kelompok ekstremis dengan agama sebagai “gula-gula”.
Program Desa Siapasiaga pertama kali dicanangkan pada tahun 2023 dengan menyasar 5 desa/kelurahan di 5 provinsi, yaitu; Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan NTB.
Kemudian, di tahun 2024 program tersebut diperluas menjadi 50 desa/kelurahan di 5 provinsi, yaitu; Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Pada tahun 2025, Program Desa Siapsiaga difokuskan di 11 desa/kelurahan di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten.
Terdapat tiga komponen utama dalam program Desa Siapsigaa BNPT. Komponen pertama adalah meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat desa. Kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme warga negara. Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis pada Direktorat Penindakan BNPT Kolonel Indra Gunawan, setelah meresmikan unit usaha Biofloc di Kecamatan Jamblang, Cirebon, menjelaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakangi orang bisa terpapar paham radikal adalah tentang kondisi ekonomi. Jadi, badan yang merupakan representasi negara itu mengikis celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok jaringan mereka. .
Dalam Program Desa Siapsiaga, BNPT juga turut melibatkan para penggerak desa sebagai garda terdepan untuk menciptakan sistem deteksi dini radikalisme dan terorisme di tingkat akar rumput.
Para penggerak desa ditugaskan untuk menyosialisasikan materi pembinaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ideologi kekerasan serta membangun ketahanan desa terhadap masuknya paham radikal.
Sebagai bentuk kolaborasi, BNPT juga telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menyinergikan program-program yang menyasar masyarakat desa dalam upaya menciptakan desa yang toleran dan bebas dari terorisme.
Penurunan
Progam Desa Siapsiaga yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah sejalan dengan amanah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana pemerintah wajib melakukan upaya-upaya pencegahan.
Realisasi program Desa Siapsiaga juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dengan empat agenda prioritas bagi BNPT, salah satunya memperkuat sektor pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme.
Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono juga menegaskan bahwa Desa Siapsiaga adalah implementasi dari amanat undang-undang, di mana BNPT perlu menjadikan desa sebagai wadah keutuhan sosial di masyarakat dan juga penjabaran Asta Cita Presiden Prabowo yang dituangkan dalam RPJMN.
Intensifitas dan keberlanjutan program pencegahan terorisme yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui program Desa Siapsiaga BPNT, berbanding lurus dengan menurunnya serangan teror secara terbuka yang terjadi di Indonesia, hingga meraih status Zero Terror Attack.
Berdasarkan hasil riset I-KHUB BNPT Outlook 2025, penurunan angka teror di Indonesia setidaknya terjadi dalam delapan tahun terakhir. Tahun 2018 sebanyak 19 kasus, 2019 sebanyak 11 kasus, 2020 sebanyak 11 kasus, 2021 sebanyak 6 kasus, 2022 sebanyak 2 kasus, kemudian pada 2023 hingga 2025 nol kasus.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah menyatakan diraihnya status Zero Terror Attack layak disebut sebagai sebuah prestasi untuk Indonesia.
Seluruh pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, Densus 88, TNI, akademisi, dan seluruh komponen negara, telah berperan aktif mendukung upaya-upaya pencegahan, sehingga serangan-serangan yang dilakukan kelompok radikal tidak berdampak pada keamanan di dalam negeri.
Meskipun demikian, status Zero Terror Attack yang telah diraih Indonesia itu tetap harus disikapi dengan kesiapsiagaan, mengingat indeks potensi radikalisme, khususnya di media sosial. Kita tidak boleh lengah pada gerakan radikalisme.
