Serang, Banten – (AmperaNews.com) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura mengatakan Presiden Prabowo Subianto membenahi sistem ketahanan pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
“Presiden membenahi sistemnya, dari hulu sampai dengan hilir, dari produksi sampai kemudian distribusinya agar dipastikan ada (stok) dan (harganya) terjangkau untuk masyarakat,” kata Prita ditemui di sela meninjau harga bahan pokok di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu.
Ia mengatakan, seperti dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta pada Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan dengan membenahi sistem pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Presiden bicara cukup lama, bicara mengenai bagaimana kita melakukan ketahanan pangan, Sebenarnya apa yang teman-teman lihat saat ini, sekarang bagian dari prosesnya. Karena itu merupakan bagian penting dari ketahanan pangan,” ujar Prita.
Menurut Prita, pembenahan tersebut mencakup produksi hingga distribusi agar pangan tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan sistem yang berjalan mampu memberikan perlindungan penuh terhadap kebutuhan dasar rakyat.
Presiden juga memberi perhatian khusus terhadap pihak-pihak nakal dalam sistem pangan, dengan penegasan bahwa praktik demikian harus dibereskan demi menjaga keadilan serta stabilitas ketahanan pangan nasional, katanya, menambahkan.
Prita menyoroti penerapan aplikasi Klik SPHP yang mempermudah pengawasan distribusi beras, meskipun diakui masih ada tahapan adaptasi yang perlu dilakukan dalam proses implementasi di berbagai daerah.
Proses penataan sistem pangan ini bukan merupakan tanda krisis beras, melainkan upaya perbaikan menyeluruh agar tata kelola pangan semakin kuat dan efisien ke depannya, katanya, menegaskan.
Ia mengatakan narasi yang menyebut Indonesia mengalami krisis beras dinilai tidak benar, sebab yang terjadi adalah penataan menyeluruh sistem pangan nasional yang memang membutuhkan waktu serta proses adaptasi bersama.
Pemerintah, menurut dia, memastikan stok pangan dalam negeri terjaga dengan baik, distribusi terkendali. “Dan Presiden berkomitmen penuh memastikan tidak ada krisis beras, melainkan penguatan sistem pangan nasional yang berkelanjutan”.
“Jadi tolong dipahami juga bahwa ini bukan krisis beras. Jadi ada yang kemudian menarasikan bahwa ada krisis beras, ini bukan. Jadi, ini sedang ada sebuah penataan yang menyeluruh, tentunya membutuhkan adaptasi. Namun dipastikan bahwa kita tidak krisis beras. Kita pastikan itu,” kata Prita.
Prita bersama Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Pemerintah Kota dan Provinsi Banten melakukan pengecekan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tersebut di antaranya cabai termasuk beras SPHP.
