Jakarta – ( AmperaNews.com ) – Puluhan ribu pengemudi ojol akan menggelar aksi demonstrasi hari ini. Demo ini merupakan bentuk kekecewaan para pengemudi online terhadap pemerintah.
Pengemudi ojol bakal menggelar demo besar-besaran hari ini. Aksi gabungan pengemudi lintas aplikasi ini dilakukan sebab tidak ada tindak lanjut dari pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online sejak demo besar 20 Mei 2025 sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkap bakal ada ada puluhan ribu pengemudi transportasi online yang ikutan demo besar hari ini.
“Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan R2 ojol, R4 driver online dan kurir online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025 dengan menamakan sebagai Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217 di Istana dan sebagian Jakarta,” kata Igun dalam keterangan resmi yang diterima AmperaNews.com.
Para pengguna jasa ojol diminta untuk mempersiapkan diri karena puluhan ribu driver ojol itu bakal mematikan aplikasi. Kamu pengguna dianjurkan untuk menggunakan transportasi lainnya.
Menurut Igun, demo kali ini lebih besar dari aksi sebelumnya. Soalnya, ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para driver sekaligus kurir online atas tidak tegasnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%,” terang Igun.
Pada aksi kali ini, ada lima tuntutan dasar yang bakal disampaikan pengemudi ojol. Pertama meminta negara menghadirkan Undang-undang transportasi online. Kedua, driver mendapat 90 persen sementara aplikator 10 persen. Ketiga meminta pemerintah membuat peraturan tarif antar barang dan makanan. Keempat meminta audit investigatif aplikator. Terakhir, pemerintah diminta menghapus aceng, slot, hub, multi order, hingga member.
“Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” pungkas Igun.
