Palembang – (AmperaNews.com ) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, mengumumkan bahwa progres pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan di Sumsel telah mencapai 60 persen.
Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Command Center Pemprov Sumsel, Senin (19/5/2025).
Herman Deru menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Koperasi Merah Putih, di mana gubernur bertindak sebagai ketua satgas di tingkat provinsi. “Pada tanggal 27 nanti, kita akan kumpulkan seluruh kepala desa, camat, bupati, dan wali kota se-Sumsel untuk percepatan pembentukan koperasi ini,” kata Herman Deru. “Progres di Sumsel sudah mencapai 60 persen dan terus kita genjot.” Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah. Ia juga mengingatkan adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan program nasional ini.
“Sudah kami keluarkan surat edaran agar program ini dibiayai melalui APBD, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Jangan tunggu lama, segera laksanakan,” tegas Tito. Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menambahkan bahwa koperasi ini bertujuan membangun rantai ekonomi desa yang kuat dan mandiri.
Dengan optimalisasi, koperasi ini diproyeksikan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja nasional. “Presiden ingin koperasi ini menjadi solusi untuk memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, pedagang perantara, dan rentenir,” kata Zulkifli. Dalam rakor tersebut juga dibahas inflasi daerah bulan April 2025, serta strategi pengendaliannya agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Turut mendampingi Gubernur Sumsel, Sekda Drs. H. Edward Candra dan Asisten II Ekonomi Pembangunan Basyaruddin Akhmad.
