Jakarta (Amperanews.com) – Penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak cukup hanya berfokus pada penyelamatan dan pemulihan fisik. Aspek psikologis warga terdampak, tenaga kesehatan, hingga relawan juga perlu mendapat perhatian serius.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa dalam penanganan bencana gempa Flores, NTT.
Netty mengatakan persoalan tersebut telah disampaikannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja DPR beberapa waktu lalu.
“Saat raker dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Relawan dan Nakes Juga Berisiko Mengalami Beban Mental
Menurut Netty, layanan kesehatan mental tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Tenaga kesehatan, tenaga cadangan kesehatan (TCK), serta relawan yang berada di garis depan juga membutuhkan pendampingan.
Beratnya situasi di lokasi bencana berpotensi memberikan tekanan psikologis kepada para petugas yang terus bekerja menangani korban dan pengungsi.
“Karena kondisi penanganan bencana cukup berat, dan sering kali nakes dan relawan juga ikut menanggung beban mental, maka dibutuhkan penguatan fasilitas mental health bagi mereka,” ujarnya.
Netty menekankan bahwa pengabdian dalam situasi bencana tetap harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan dan kondisi kesehatan para petugas.
Ia meminta tenaga kesehatan diberikan waktu istirahat yang memadai serta lingkungan kerja yang aman agar mampu memberikan pelayanan secara optimal.
Masalah Kesehatan di Pengungsian Ikut Jadi Perhatian
Selain persoalan psikologis, Netty menyoroti berbagai masalah kesehatan yang berpotensi muncul di lokasi pengungsian. Beberapa di antaranya adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dehidrasi, dan gangguan gizi.
Karena itu, menurutnya, pemulihan fasilitas kesehatan harus menjadi bagian penting dari tahapan pascabencana.
Puskesmas dan rumah sakit yang mengalami kerusakan dinilai perlu segera diperbaiki agar masyarakat tidak terlalu lama bergantung pada layanan kesehatan darurat.
“Setelah fase tanggap darurat, perhatian harus bergeser pada pemulihan layanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit yang rusak harus segera dipulihkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat,” kata Netty.
Menkes Targetkan Fasilitas Kesehatan Segera Dipulihkan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan akibat gempa.
Dalam rapat bersama DPR, Budi menjelaskan pemerintah telah membuat target berbeda berdasarkan tingkat kerusakan fasilitas kesehatan.
Fasilitas dengan kerusakan ringan ditargetkan dapat dipulihkan dalam waktu sekitar satu hingga dua bulan. Sementara fasilitas yang mengalami kerusakan sedang ditargetkan selesai dalam tiga hingga enam bulan.
Untuk bangunan dengan kerusakan berat, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam hingga 12 bulan.
“Rusak berat, itu 6 bulan sampai 12 bulan. Karena itu membutuhkan yang bangun, Pak, itu yang mau kita kejar,” ujar Budi dalam rapat di DPR, Kamis (27/8/2026).
Korban Meninggal Capai 111 Orang
Urgensi pemulihan tersebut semakin besar setelah jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT kembali bertambah.
BNPB melaporkan terdapat tambahan enam korban meninggal dunia sehingga total korban jiwa mencapai 111 orang.
” Saat ini tambah enam orang korban meninggal, menjadi jumlah total ada 111 jiwa,” ujar Plt Kapusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan dalam konferensi pers, Kamis (27/8/2026).
Dengan meningkatnya jumlah korban dan masih berlangsungnya proses pemulihan, perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat terdampak dinilai perlu berjalan secara bersamaan. (Rd)
