Lampung Utara,(www.Ampera-News.com)-
Kejanggalan Sistem SPMB Onlene SMP Negeri 7 Kotabumi .Proses seleksi penerimaan murid baru ( SPMB ) tingkat sekolah menengah pertama ( SMP ) Negeri 7 Kotabumi tahun ajaran 2026 memicu gelombang protes keras dari masyarakat.
Sistem penerimaan berbasis Onlene diduga kuat mengalami manipulasi administrasi setelah sejumlah wali murid melihat adanya pemangkasan kuota jalur domisili secara sepihak di tengah – tengah proses seleksi yang sedang berjalan .
Atas nama masyarakat memprotes seleksi SPMB SMP Negeri 7 di Kabupaten Lampung Utara. Karena diduga kuat adanya indikasi, manipulasi kuota jalur Domisili yang berubah – ubah secara sepihak .
Wali murid sangat menyayangkan dan menilai sistem digital menunjukkan kejanggalan pada daya tampung sekolah dari ketentuan awal.
Wali murid menuntut transparansi digital forensik dan akan berencana melakukan protes di sekolah terkait , ungkap nya
Pada awak media
Senen ( 6 juli 2026 ) .
Carut marutnya SPMB ini mencuat tajam setelah data digital pada situs resmi SPMB menunjukan pergerakan angka kuota yang dinilai penuh dengan kejanggalan serta berubah – ubah dalam hitungan menit tanpa adanya penjelasan struktural .
Praktek ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya indikasi permainan” kursi simselabim ( kursi gaib” bisa juga dikatakan bangku gelap untuk meloloskan calon siswa tertentu dengan menabrak aturan baku.
” Ungkap salah satu wali murid yang enggan di sebutkan nama nya, ia sangat merasa kecewa serta mengecam keras dan itu nama nya fluktuasi kuotanya.berdasarkan petunjuk teknis ( juknis ) awal, daya tampung sekolah di SMP Negeri 7 ini berjumlah 115 kursi jalur domisili wajib minimal 40 persen artinya harus ada 128 kursi .
” Tetapi di website resminya mendadak di papan pengumuman dipangkas sisa 107 kursi pada Minggu ( 5 juli 2026 ) ini aneh tapi nyata, dan melanggar prosedur adminstrasi’ Tegas perwakilan dari media Net9, firman, Minggu 5 juli 2026 .
Akibat kuat dugaan kejanggalan sistem digital tersebut hampir seluruh anak usia sekolah dan orang tua yang kurang mampu terancam tereliminasi .
Padahal secara jarak geografis, mereka merupakan warga prioritas utama yang seharusnya dilindungi oleh regulasi baik zonasi atau domisili.
Firman menambahkan, akan melayangkan aduan resmi ke kanal penanganan masalah.panitia SPMB justru berdalih bahwa perubahan kuota di tengah jalan legal untuk dilakukan
Firman merespons duka dan kecewa serta keresahan para orang tua, wali murid tersebut berkordinasi dan siap menggeruduk pihak sekolah demi menuntut transparansi digital forensik pada sistem SPMB .
Firman menambahkan mensinyalir,pola pengondisian dan penyusutan kuota domisili secara sepihak ini tidak hanya terjadi di satu sekolah,melainkan menjalar di beberapa SMP Negeri lain di kabupaten Lampung Utara .
“Tim”
