Banyuwangi – (AmperaNews.com) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendorong percepatan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) pantai selatan (Pansela) ruas Banyuwangi-Jember (Jawa Timur) yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) itu.
Anggota VII BPK RI Slamet Edy Purnomo mengaku telah rapat koordinasi terkait dengan pembangunan JLS bersama Dirut Perhutani, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga, Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara III di Pendopo Banyuwangi.
“Pertemuan ini terkait dengan akselerasi penyelesaian jalur pantai selatan mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Sabtu.
Menurut Edy, jalur pantai selatan ini termasuk Program Strategis Nasional atau PSN, karenanya kami dari BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan itu agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik.
Ia menyampaikan JLS merupakan PSN yang harus segera direalisasikan karena bermanfaat ekonomi besar dan berdampak pada lancarnya jalur distribusi di jalur selatan.
“Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan dan pertanian dan pariwisata yang perlu untuk terus didorong dengan infrastruktur yang baik, salah satunya dengan koneksi infrastruktur darat lewat JLS Pansela,” ujar Edy.
Jalur lintas selatan di Banyuwangi mencakup total panjang 100 km, dari batas Jember-Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Sisa jalan yang belum terbangun sepanjang 14,1 km, dengan rincian melewati kawasan hutan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km, serta kawasan perkebunan Selogiri dan Malangsari milik PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5, sepanjang 7,83 km.
Edy menjelaskan, kendala pembangunan jalan lintas selatan di ruas Banyuwangi-Jember terkait masalah teknis dan kebijakan, salah satunya terkait proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS.
“Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” katanya.
Dalam pertemuan itu, kata Edy, pihak-pihak terkait telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa lekas kembali terlaksana.
“Alhamdulillah dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama, mudah-mudahan, akselerasi pembangunan JLS Pansela bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Anggaran pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat, dan penghitungan sementara anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu mencapai Rp47,1 miliar.
“Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PUPR, dan mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, pemda dan PTPN,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan dari BPK bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua, kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat dan termasuk program ketahanan pangan.
“Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS, semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Ipuk.
