JAKARTA — ( AmperaNews.com ) – Anggota Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak zalim terhadap koruptor. Itu menuai sorotan.
Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu sala satu yang menyoroti. Menurtnya, pernyataan anggota DPR itu menunjukkan fakta.
“Inilah fakta bahwa tidak sedikit anggota DPR justru pendukung koruptor,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (4/6/2025).
Pernyataan anggota DPR RI itu disampaikan Hasbillah Ilyas. Disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).
“Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzalimi orang dengan penegakan hukum,” kata Hasbi dikutip, Selasa (3/6).
Legislator PKB itu mengingatkan, Korps Adhyaksa tidak melebih-lebihkan penghitungan kerugian negara setiap perkara korupsi. Ia menekankan, setiap penegakan hukum bisa berjalan dengan adil dan benar.
“Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa. Tapi dari Kejaksaan Agung, itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu,” ungkap Hasbi.
“Misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian itu dihitung. Ini kan tidak fair juga, walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzalimi orang, ini penegakan hukim harus sejujur-jujurnya dan apa adanya,” sambungnya.
Hasbi pun mengingatkan, penegakan hukum harus berjalan objektif tanpa intervensi dari pihak manapun. Serta, Kejagung tidak harus menunjukkan bahwa dirinya super power dengan menindak pihak-pihak yang bermasalah.
“Jangan karena keinginan masyarakat, jangan sampai di sandera. Oh Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, kami super power kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak,” tuturnya.
