Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Bandar Lampung

DLH Provinsi Lampung Tutup Land Clearing di Gunung Langgar, Warga Justru Khawatir Lahan Terbuka Picu Longsor

0
×

DLH Provinsi Lampung Tutup Land Clearing di Gunung Langgar, Warga Justru Khawatir Lahan Terbuka Picu Longsor

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

 

Lampung Selatan,(www Ampera-News.com)-

Example 300x600

Penutupan lahan Land Clearing diatas lahan rencana pembangunan pondok pesantren Yayasan Syarifudin Umar Direza disamping perumahan Griya Cemerlang 1 Gunung Langgar, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan penghentian kegiatan tersebut karena khawatir kondisi lahan yang telah dibuka dan dibiarkan tanpa penanganan memadai berpotensi menimbulkan bencana longsor, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Berdasarkan penelusuran di lokasi, Rabu (18/11/2026), persoalan yang menjadi perhatian warga bukan sekadar penghentian aktivitas pembukaan lahan, melainkan juga kepastian penanganan kondisi tanah setelah kegiatan dihentikan. Masyarakat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengamanan lereng, penataan drainase, serta pencegahan erosi agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar.

Kekhawatiran tersebut muncul karena kawasan Gunung Langgar memiliki karakteristik perbukitan dengan kondisi lahan yang memerlukan perhatian khusus. Tanah terbuka akibat berkurangnya vegetasi berpotensi meningkatkan erosi dan memengaruhi kestabilan lereng, bergantung pada kemiringan, kondisi tanah, dan sistem drainase.

Warga Minta Kepastian Keselamatan Permukiman

Sejumlah warga mengaku khawatir apabila aktivitas land clearing dihentikan tanpa disertai penanganan lanjutan. Mereka berharap ada kepastian mengenai keamanan lahan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.

Alfino, warga yang telah lebih dari tiga bulan bermukim di kawasan tersebut, menyampaikan harapannya agar pekerjaan land clearing dapat dilanjutkan karena ia khawatir kondisi lahan yang dibiarkan terbuka justru berpotensi menimbulkan persoalan ketika hujan turun.

“Saya pribadi berharap agar pekerjaan land clearing dapat dilanjutkan karena bila tidak dilanjutkan dikhawatirkan akan terjadi longsor di kawasan permukiman tempat kami tinggal, apalagi saat ini sudah masuk musim penghujan,” ungkap Alfino saat ditemui, Rabu (18/11/2026).

Senada dengan itu, Ayu berharap DLH Provinsi Lampung, pemerintah daerah, dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kondisi lahan aman bagi masyarakat.

“Kami berharap kepada DLH Provinsi Lampung, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar bisa segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan land clearing di kawasan permukiman kami, karena kami ingin nyaman tanpa timbul rasa kekhawatiran akan terjadinya longsor,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Rian dan Karel, warga Perumahan Griya Cemerlang Tahap 3. Keduanya berharap adanya percepatan penanganan pekerjaan di kawasan tersebut sehingga kondisi lingkungan tempat tinggal mereka memperoleh kepastian.

Bagi warga, penghentian aktivitas pembukaan lahan perlu diikuti pemeriksaan kondisi tanah, kemiringan lereng, dan saluran pembuangan air. Mereka menginginkan lingkungan permukiman tetap aman tanpa harus dihantui kekhawatiran ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Penutupan Aktivitas Harus Diikuti Mitigasi

Penghentian aktivitas oleh DLH Provinsi Lampung merupakan bagian dari pengawasan lingkungan. Namun, penutupan kegiatan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila kondisi lahan yang telah mengalami perubahan belum mendapatkan penanganan memadai.

Pemerintah perlu memastikan apakah sudah dilakukan pengamanan lereng, pengendalian aliran air permukaan, pembangunan drainase sementara, serta langkah pencegahan erosi. Apabila belum, mitigasi perlu segera dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.

Penanganan tidak cukup hanya dengan menghentikan operasional alat berat. Perubahan kontur lahan, khususnya pada kawasan perbukitan, membutuhkan evaluasi tenaga teknis berkompeten untuk mengetahui kondisi aktual dan potensi risikonya terhadap permukiman.

Perhatian terhadap kondisi geografis Gunung Langgar sebelumnya juga tercatat dalam publikasi resmi BPBD Kabupaten Lampung Selatan pada Februari 2026. BPBD menerima konsultasi dari pihak pengembang Perumahan Griya Cemerlang dan perwakilan pondok pesantren terkait koordinasi mitigasi bencana.

Pertemuan tersebut membahas kondisi geografis lahan yang cukup terjal dan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman serta lingkungan pondok pesantren.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa aspek kemiringan lahan dan mitigasi bencana di Gunung Langgar telah menjadi perhatian. Meski demikian, tingkat ancaman longsor pada lokasi land clearing tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan langsung, bukan hanya berdasarkan kekhawatiran masyarakat.

Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

DLH Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, BPBD, pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, serta Pemerintah Desa Sabah Balau perlu berkoordinasi memastikan keselamatan warga.

Langkah yang dibutuhkan meliputi pemeriksaan kondisi lereng, pemetaan titik rawan, evaluasi drainase, dan penentuan pengamanan sementara. Pihak yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan juga perlu dimintai penjelasan mengenai rencana pemulihan serta pengamanan lingkungan.

DLH Provinsi Lampung diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penghentian kegiatan, hasil pemeriksaan lingkungan, dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas di lokasi dapat dipertimbangkan kembali.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pembukaan lahan dilakukan, melainkan menyangkut perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Warga membutuhkan kepastian melalui pemeriksaan teknis, mitigasi nyata, dan pengawasan berkelanjutan.

Jangan sampai persoalan lingkungan baru mendapat perhatian penuh setelah terjadi bencana dan masyarakat menjadi korban. Menghentikan aktivitas merupakan salah satu langkah pengawasan, tetapi memastikan lahan tetap aman dan masyarakat terlindungi merupakan tanggung jawab yang harus terus dijalankan.

Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik, redaksi membuka ruang kepada DLH Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, BPBD, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, Pemerintah Desa Sabah Balau, pihak pengembang Perumahan Griya Cemerlang, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan konfirmasi, klarifikasi, hak jawab, maupun hak sanggah atas pemberitaan ini.

Redaksi siap menerima penjelasan, tanggapan, dan data pendukung guna melengkapi informasi serta memastikan pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan sesuai prinsip jurnalistik.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari kepentingan publik, khususnya terkait pengawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat di kawasan Gunung Langgar, bukan untuk menyudutkan atau menghakimi pihak tertentu.

(Tim)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *