Jakarta – (AmperaNews.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Jakarta, Jumat (10/10).
Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan masukan dari BPK, di mana pemberian opini WTP sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Pencapaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran BNN sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara,” kata Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut tidak terlepas dari bimbingan dan sinergisitas yang baik dengan BPK.
Kolaborasi tersebut diharapkan semakin kuat untuk mendukung penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba dan memperkuat tata kelola kelembagaan.
Kepala BNN pun menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat sinergisitas dengan BPK serta menjawab tantangan narkotika yang semakin kompleks, termasuk maraknya peredaran narkoba dalam bentuk baru seperti cairan vape atau rokok elektrik.
Dia berharap keberlanjutan kerja sama dan pengawasan yang konstruktif dapat memperkokoh upaya pemberantasan narkoba demi melindungi masyarakat dan masa depan bangsa yang bersih dari narkoba.
Pada kesempatan itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas komitmen BNN dalam menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan negara.
Ia berharap capaian opini WTP tersebut terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola serta pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Dirinya turut menekankan bahwa BNN memegang peran krusial dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, sebagai fondasi bagi terwujudnya Indonesia maju.
Oleh karenanya, dia mengapresiasi kinerja BNN yang konsisten menjaga akuntabilitas dan melaksanakan berbagai tugas strategis secara berkelanjutan.
Usai penyerahan LHP, kedua pihak juga membahas sejumlah program strategis, antara lain pengembangan peta jalan rehabilitasi melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perindustrian, guna mendorong kemandirian dan produktivitas klien pascarehabilitasi.
Di samping itu, mereka sepakat pemerataan fasilitas rehabilitasi perlu dipercepat agar layanan lebih mudah diakses masyarakat.
