Jakarta – (AmperaNews.com) – Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah menilai program penghapusan tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi jutaan pelaku UMKM merupakan bukti keberanian pemerintah yang serius menyehatkan kredit mikro dan memberi ruang napas bagi usaha kecil, khususnya petani dan nelayan, untuk kembali bangkit karena selama ini terjerat kredit macet.
Dia menilai kebijakan strategis itu berpihak pada ekonomi rakyat. Dia pun menyambut positif kebijakan itu dan meminta pemerintah memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita sambut positif sinyal pemerintah ini, bahwa ada komitmen yang serius sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memikirkan angka makro semata, tapi juga sangat peduli dengan kondisi riil para pelaku UMKM di lapangan yang kesusahan,” kata Sarifah di Jakarta, Rabu.
Dia pun meminta kebijakan populis itu langsung tepat sasaran dengan memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan di pelosok yang selama ini kesulitan menyelesaikan kewajiban uang KUR-nya.
Dia menilai hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan percaya bahwa negara hadir untuk mendukung dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, dia menilai kebijakan itu merupakan hasil sinergi OJK, Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI), serta Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, Pemerintah menyiapkan penghapusan piutang macet senilai Rp15 triliun yang menjerat hampir satu juta debitur.
“Langkah ini menunjukkan keberpihakan nyata, negara harus hadir untuk membangkitkan kembali sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi rakyat harus bisa mengangkat taraf hidup petani dan nelayan kita,” katanya.
Meski demikian, dia mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Ia menekankan bahwa penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif.
“Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” kata dia.
