Jakarta – (AmperaNews.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam 10 bulan pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.
Dia menyoroti salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.
Menurutnya, sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen. Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.
Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.
Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.
Di sisi lain, indikator perekonomian juga menunjukkan pergerakan yang stabil.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.
Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.
Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.
Purbaya juga menyoroti program-program prioritas Prabowo yang diyakini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.
Purbaya hari ini melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI dengan jabatan barunya sebagai Bendahara Negara.
Dalam rapat itu, dia mengatakan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menkeu. Ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun dalam rapat ini, ia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
