NCW Anggap Pencalonan Sarimuda Tak Memenuhi Syarat Bebas Hutang


crew
03 Mei 2018, 11:51:49 WIB
NCW Anggap Pencalonan Sarimuda Tak Memenuhi Syarat Bebas Hutang

Keterangan Gambar : NCW saat melakukan aksi demo di depan Kantor KPU Kota Palembang


Palembang—Massa yang tergabung dalam Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Kota Palembang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang mengoreksi kembali berkas persyaratan pencalonan dan keputusan pengesahan Pencalonan Walikota Palembang 2018-2023 Ir. Sarimuda MT. NCW menduga Ir. Sarimuda sengaja menggandakan identitas untuk menutupi persoalan hutang piutang.

Hal tersebut diutarakan Direktur Nasional Corruption Watch, M. Ali Ruben saat menggelar aksi damai di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Rabu (25/4) .

Pada dasarnya semua pihak menginginkan Pilkada yang bersih dan jujur sehingga memunculkan pemimpin yang berintegritas, dan transparan terhadap rakyat.

“Faktanya dalam proses Pilwako Palembang, Indikasi ketidakberesan yang berhembus dari KPU Palembang. Yang dilakukan oknum tertentu, bahkan mungkin dilakukan berjamaah,”jelasnya.

Dilanjutkannya, Indikasi ketidakberesan yang berimpilkasi sebagai pelanggaran Undang-Undang dengan dasar fakta hukum yakni pertama KPU Palembang telah membuat keputusan mengesahkan pencalonan pasangan Sarimuda dan Abdul Rozak sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam surat KPU Kota Palemng No 034/PL.03.2.Kpt/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Ali Ruben menjelaskan, KPU Palembang diduga telah dengan sengaja menyembunyikan informasi kepada publik tentang syarat pencalonan Sarimuda yang terbukti tidak memenuhi syarat yakni surat keterangan bebas hutang, yang berdasarkan fakta otentik masih memiliki hutang pembayaran baju kaos untuk kepentingan Pilkada Kota Palembang tahun 2013.

Ketika itu Sarimuda mencalonkan diri sebagai Walikota dengan total hutang sebesar Rp 408.000.000.

Fakta ini dibuktikan dengan alat bukti utusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78/Pdt. G/2014/PN .PLG tanggal 12 november 2014. Serta putusan Pengadilan Tinggi Sumsel Nomor 64/PDT/2015.PLG tanggal 2 September 2015 serta keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 832/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Selain itu KPU Kota Palembang juga patut diduga mengabaikan gugatan perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2017/PN.PLG tertanggal 24 Mei 2017 dimana KPU telah digugat di Pengadilan Negeri Palembang.

“KPU Palembang telah mengumumkan kepada publik pada 11 April 2018 dengan menyatakan kalau Sarimuda nihil hutang. Padahal faktanya Sarimuda memiliki hutang yang berkaitan dengan Pilkada Palembang tahun 2013,”tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ruben, LSM Coruruption Watch Kota Palembang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap KPU Palembang, Sarimuda dan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan atas keputusan pengesahan pencalonan Sarimuda sebagai calon Walikota Palembang periode 2018-2023.

“Saya sudah memasukan gugatan ke PN untuk KPU Palembang, Panwaslu Palembang dan KPK. Kalau dengar keterangan dari ketua KPU Palembang, beliau tidak tahu soal pemalsuan data Sarimuda,” tegasnya.

Menanggapi aksi demo, Ketua KPU Palembang Syafruddin mengatakan, data yang didapat KPU berdasarkan yang dilaporkan paslon.

“Kami verifikasi data yang dilaporkan paslon ditempat dan kami tidak melakukan pengecekan atau verifikasi dilapangan,” ucapnya.(s24)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook