Bilang Hanya Insinyur Mampu Pimpin Palembang, Sarimuda Dikritik Keras


AmperaNews
07 Feb 2018, 11:43:59 WIB
Bilang Hanya Insinyur Mampu Pimpin Palembang, Sarimuda Dikritik Keras

Keterangan Gambar : IST


Palembang – Statement calon Walikota Palembang Ir. H Sarimuda, M.T yang menyebut hanya level insinyur yang mampu memimpin Palembang menuai protes keras dari sejumlah akademisi.

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Dr. Abid Djazuli dikutip dari Klikampera.com, yang disampaikan salah seorang calon Walikota dalam mencari perhatian masyarakat, tidak boleh mendikotomikan antara pendidikan teknik dan non teknik.

“Konsep itu bisa dari siapa saja, apa pemikiran dan lain hal. Harus jadi hal utama agar tidak mendikotomikan antara teknik dan non teknik,” ungkapnya.

Lebih jauh dia menegeaskan, perlu diketahui konsep pembangunan kota itu hak semua orang, tidak sepenuhnya untuk insinyur seperti yang dikatakan.

Karena, jika dilihat dari kebutuhan masyarakat, sebenarnya pengembangan kota itu lebih banyak ilmu dari aspek sosial. Karena aspek sosial bisa masuk di konstruksi dan lain-lain.

“Kalau dilihat yang paling penting dalam memimpin sebuah kota adalah sosial dan keagamaan. Dan jika melihat kondisi suatu kota sekarang, aspek sosial yang justru harus paling dominan,” jelasnya.

Sebagai orang yang kini membawahi semua ilmu pendidikan, Abid memastikan semua aspek pendidikan bisa masuk dan memberikan pemikirannya.

“Sekali lagi saya berharap jangan mendikotomikan salah satu ilmu pendidikan. Karena hal tersebut bisa membahayakan,” tandasnya.

tak hanya itu, Pengamat Sosial dan Politik, Bagindo Togar Butar-butar juga sangat menyayangkan apa yang disampaikan terkait kemampuan memimpin suatu kota yang dilihat dari ilmu pendidikan.

Karena, tidak dapat dibenarkan jika kemampuan memimpin suatu Kota ataupun pembenahan suatu kota hanya dapat dilakukan oleh seorang insinyur.

“Persoalan insinyur dan non insinyur adalah persoalan teknis, dan siapapun bisa melakukan pembenahan melalui rancangan kerja yang telah disiapkan,” sampainya.

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri) ini beranggapan, jika penyebutan salah satu ilmu pendidikan untuk kepentingan politik, hanya akan menciderai proses demokrasi.

Karena, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur terkait dengan aturan seperti yang disebutkan. Salah satu contoh, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditunjuk menjadi Menteri tidak dilihat dari latar belakang pendidikan, melainkan pengalamannya.

“Tidak mungkin Presiden menunjuk tanpa ada dasar. Karena dari pengalaman serta kemauannya, Menteri Susi dianggap pantas, dan hal itu dapat dilihat dari industri-industri kelautannya. Artinya, begitupun juga dengan sosok Walikota yang mampu membenahi Kota,” tandasnya.(KA)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook