APBD Kota Palembang 2018 Disetujui 2,8 Triliun


AmperaNews
31 Okt 2017, 15:53:21 WIB
APBD Kota Palembang 2018 Disetujui 2,8 Triliun

Keterangan Gambar : Rapat Paripurna kemarin, Senin (30/10)


Palembang-- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang 2018, diketok Rp2.948.376.989.726,38, kemarin (30/10). Tetap disahkan DPRD Kota Palembang, sambil menunggu Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat belum keluar.

DPRD Kota Palembang seperti dikutip Sumetra Ekspres, H Darmawan menyetujui usulan Pemkot Palembang, setelah menjalani rangkaian panjang rapat kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

“Kami berharap, anggaran ini dapat dimaksimalkan Pemkot Palembang dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” pinta Ketua DPRD Kota Palembang, H Darmawan.

Terutama bidang pendidikan, yang disayangkan Darmawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang masa Persidangan III Tahun 2017, kemarin. Dimana tahun-tahun sebelumnya Pemkot Palembang telah menganggarkan secara maksimal pembangunan sekolah, khususnya SMA dan SMK yang representatif.

Namun, setelah keluarnya UU No 23/2014 yang mengatur pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi, maka APBD yang digunakan untuk membangun sekolah tersebut tidak bisa dinikmati oleh Pemkot Palembang.

“Karena itu sekarang difokuskan pembangunan SD dan SMP saja,” tukasnya.

Untuk itu pihaknya berharap, nantinya pendukung kegiatan belajar mengajar sudah tidak lagi jadi kendala. Jalan dan pemukiman juga bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

“Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan Kota Palembang dengan tetap mengedepankan masukan dari masyarakat,” tegasnya.

Warning wakil rakyat itu, bukan tidak beralasan. Dari APBD Kota Palembang yang disetujui Rp2,94 triliun itu, anggaran belanja pendidikan sebesar 26,69% dari total anggaran belanja. Yakni Rp795.682.788.995,69 (Rp795,68 miliar). Disusul Infrastruktur Rp424,74 miliar (14,25%), dan Kesehatan Rp383,19 (12,85%). (selengkapnya lihat grafis)

Wali Kota Palembang H Harnojoyo, menyampaikan tiga sektor tersebut (kesehatan, pendidikan, infrastruktur) juga menjadi prioritas di tahun sebelumnya. Untuk 2018, tetap menjadi prioritas dengan angka belanjanya ditingkatkan lagi.

“Semua kami sesuaikan dengan peraturan, baik dari pusat maupun kebutuhan kita di Palembang,” papar Harno.

Oleh karenanya, dia berharap setelah disetujui, kemudian dilakukan pembahasan oleh anggota dewan sekaligus memberikan masukan atas program-program terkait sektor tersebut.

“Tentu kami berharap ada masukan, seperti dalam usulan raperda Amdal dan LPMK,” harapnya.

Dalam Raperda terkait Amdal bangunan misalnya, Pemkot diminta untuk tidak bertele-tele dan memberikan kepastian dalam pengajuan.

Namun tetap mengedepankan kehati-hatian agar berbagai kejadian yang merugikan pembangunan tidak lagi terjadi di kota Palembang. Seperti salah satunya pembangunan hotel di kawasan Jl Letkol Iskandar.

Sekda Kota Palembang H Harobin Mastofa, menambahkan pengajuan APBD kali ini disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana sektor tersebut, selain jadi prioritas juga telah dilaksanakan oleh Pemkot Palembang.

Secara konkret ia mengatakan jika penataan kota agar lebih nyaman untuk ditinggali. Penataan kawasan strategis, infrastruktur pendukung produksi seperti aksesibilitas di kawasan pemukiman.

 “Yang selama ini menjadi kendala dalam proses produksi di kantung produksi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran,” terangnya.

“Belum lagi Asian Games yang tentu harus disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Angka tersebut sesuai RPJMD dan sudah cukup ideal,” tukasnya.

Sementara untuk pengembangan pariwisata, APBD hanya sebagai stimulan. Dalam upaya memperoleh pendanaan, di antaranya memaksimalkan CSR dan dukungan dari swasta..(SE)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook